BLKPK.

Mataram, 30 Juni 2025 — Dalam rangka memperkuat tata kelola Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) sebagai bagian dari transformasi layanan primer, BLKPK Provinsi NTB mengadakan kegiatan Koordinasi dan Advokasi LS/LP di Lombok Plaza Hotel, yang dihadiri oleh pemangku kepentingan lintas sektor seperti Bappeda, BPKAD, Biro Organisasi, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota, RSUD, serta laboratorium kesehatan dari berbagai daerah di NTB.

Tujuan kegiatan ini adalah memperoleh dukungan kebijakan dan anggaran dari instansi terkait untuk penyelenggaraan Labkesmas yang berkualitas dan berkelanjutan. Kegiatan ini juga mendorong terjalinnya kerja sama formal melalui MoU antara BLKPK NTB dan Dinas Kesehatan dengan instansi peserta, serta menargetkan dukungan operasional, pemenuhan SDM, dan penguatan sarana prasarana laboratorium.

Acara dibuka dengan laporan panitia oleh Hj. Dian Susilawati, SST., M.Keb, selaku Kepala Seksi Pelayanan Laboratorium Kesehatan Provinsi NTB. Sambutan disampaikan oleh Hj. Tuti Herawati, S.SIT., MPL, Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan (SDK) Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

Sesi materi diisi oleh narasumber dari Direktorat Tata Kelola Pelayanan Kesehatan Primer Kemenkes RI, PLH Kadinkes Provinsi NTB, dan Kepala BLKPK NTB, yang membahas kebijakan transformasi Labkesmas, digitalisasi layanan, penguatan jejaring, dan rencana tindak lanjut provinsi.

Rencana tindak lanjut strategis yang dihasilkan antara lain:

• Perubahan nomenklatur dan penyusunan SOTK baru BLKPK sesuai standar Labkesmas Tier 3.
• Peningkatan alokasi anggaran untuk pemenuhan standar laboratorium Tier 3 dan peran pembinaan terhadap Tier 1 dan 2.
• Peningkatan kemitraan dan jejaring laboratorium melalui perjanjian kerja sama (PKS) atau MoU dengan fasilitas kesehatan dan laboratorium pemerintah maupun swasta, mencakup layanan laboratorium patologi klinik, laboratorium pengujian lingkungan, dan kalibrasi
• Penguatan sistem rujukan dan pelaporan antar tier, serta integrasi dengan sistem surveilans kesehatan masyarakat.

·        Pengembangan kerja sama dengan BPJS Kesehatan, khususnya untuk mendukung pemeriksaan program pengelolaan penyakit kronis (Prolanis) dari tier 1 dan 2 ke tier 3.

• Peningkatan dukungan terhadap kegiatan surveilans dan penanggulangan KLB melalui rujukan laboratorium dari Bidang P2 Dinas Kesehatan Provinsi NTB ke BLKPK.

Kegiatan ini melanjutkan program advokasi tahun 2024 dan menjadi bagian strategis dalam pembangunan kesehatan daerah yang terintegrasi.